Legalitas

1. Dasar Hukum

a. SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,  Nomor : C – 58.HT.03.01-th.2003 tanggal  20 Januari 2003.

b. Akta Notaris : Ina Kartika Sari,SH, Nomor 05 tanggal 15 Agustus 2005.

c. NPWP :02.604.871.0-018.000

d. AD/RT

2. Surat Keputusan LPJKN

a. Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional  Nomor : 13/KPTS/LPJK-N/II/2012  tentang Penetapan Kewenangan Untuk Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga kerja Konstruksi Untuk Asosiasi Profesi ASTTATINDO.

d. Pembaharuan Keputusan Lembaga pengembangan Jasa Kontruksi Nasional  Nomor : 57/KPTS/LPJK-N/IV/2014 tentang penetapan Kewenangan Untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Awal tenaga kerja Kontruksi untuk asosiasi profesi ASTTATINDO.

c. Keputusan Lembaga Pengambangan Jasa Kontruksi Konstruksi Nasional Nomor ; 30/KPTS/LPJK-N/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang perubahan Kelima Keputusan Lembaga Penengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 57/KPTS/LPJKN/IV/2014 tentang penetapan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan Validasi awal tenaga kerja kontruksi untuk Asosiasi Profesi ASTTATINDO.